Menangnya Gugatan Asri Auzar Berdampak pada Legalitas Ketua DPRD Dumai

0
46
Pelantikan ketua DPRD Dumai

RRINEWS.CO – Dumai – Menangnya gugatan mantan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Asri Auzar jelas berdampak pada legalitas Ketua DPRD Dumai Suprianto yang baru saja dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai, Senin (20/06) menggantikan Agus Purwanto.

Sebab pergantian ketua DPRD Dumai juga diusulkan oleh DPC Demokrat Dumai dan DPD Demokrat Riau yang secara hukum tidak sah sesuai keputusan PN Pekanbaru yakni ketua DPD Demokrat yang sah periode 2017-2022 Asri Auzar bukan Agung Nugroho.

Wakil Ketua I DPC Partai Demokrat Dumai Afrianto Kurniawan kepada wartawan belum lama ini menyebutkan bahwa pergantian posisi ini bukan agenda luar biasa dan merupakan bagian dari penyegaran serta kesiapan guna menghadapi agenda politik ke depan, dengan harapan perombakan komposisi ini membuat Partai Demokrat bisa lebih besar.

“Secara internal partai sudah sama-sama memahaminya. Karena kita memandang perlu melakukan penyegaran, terutama guna menghadapi agenda politik ke depan yang tidak ringan dan banyak tantangan,” kata politisi akrab disapa Wawan ini sebagaimana dilansir antara riau pada 11 Mei 2022.

Sebagaimana dilansir media pergantian ketua DPRD Dumai berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 50/SK/DPP.PD/IV/2022 tanggal 20 April 2022 tentang pergantian unsur pimpinan Ketua DPRD Kota Dumai Provinsi Riau Fraksi Partai Demokrat.

Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor: 077/DPD.PD Riau/IV/2022 perihal Pergantian Unsur Pimpinan Ketua DPRD serta Surat DPC Partai Demokrat Kota Dumai Nomor: 17/DPD.PD.DMI/IV/2022 Tanggal 25 April 2022 perihal Pergantian Unsur Pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi Partai Demokrat.

Ketua DPRD dari semula dijabat saudara Agus Purwanto digantikan oleh saudara Suprianto. Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat yang semula dijabat saudara Suprianto digantikan oleh saudara Rony Ganda Bakara.

Sebagaimana diberitakan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengabulkan gugatan Asri Auzar dan lima kader Demokrat Riau lainnya terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V tahun 2021.

Adapun para tergugat adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), H Teuku Riefky Harsya dan Herman Khaeron.

Dalam putusannya, hakim PN Pekanbaru menerima 9 dari 11 tuntutan, antara lain menyatakan Musda ke-V tanggal 30 November 2021 tidak sah, beserta keputusan di dalamnya. Dan SK pengurus DPD PD periode 2017-2022 yang diketuai Asri Auzar masih berlaku.

Dengan demikian, Musda yang menetapkan kepengurusan Agung Nungroho tidak sah dan DPD Demokrat Riau yang sah dipimpin Asri Auzar.

“Kami bersyukur masih ada keadilan. Pusat tak bisa semena-mena terhadap daerah,” kata Asri, Senin (20/6/2022).

Asri Auzar terkait putusan pengadilan tersebut mengatakan, bahwa gugatan pihaknya diterima, dan pelaksanaan Musda dan surat menyurat saat ini tidak sah.

“Ada 11 tuntutan, dan yang dikabulkan hakim Itu 9. Antara lain, hasil Musda tidak sah, SK yang dikeluarkan untuk Musda juga tidak sah.Tadi juga diputuskan, seluruh SK yang dikeluarkan kepada ketua DPD tidak sah, artinya seluruh rangkaian yang dilaksanakan DPD tidak sah, termasuk Muscab, sia-sia,” ujarnya.***(ant)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here